Jakarta, Genta News – Pariwisata telah menjadi penggerak utama perekonomian Bali sejak Indonesia masih dijajah Belanda.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa industri pariwisata di Bali mulai berkembang pesat pada tahun 1930-an yang dibuktikan dengan kunjungan para selebritis, salah satunya Charlie Chaplin, kemudian pelukis-pelukis ternama dunia, seperti Walter Spies, Miguel Covarrubias, dan Rudolf Bonnet, yang menetap cukup lama di Bali dan menjadikan Pulau Dewata ini sebagai inspirasi karya-karyanya yang terkenal.
Bali mulai dikenal di panggung dunia ketika pemerintah Hindia Belanda membangun replika rumah tradisional Bali dan menampilkan sekitar 50 penari dan pemusik di Pameran Kolonial Paris pada tahun 1931.
Pameran yang memamerkan budaya dan kekayaan alam dari negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin ini berlangsung selama enam bulan dan berhasil menarik perhatian 33 juta pengunjung.
Bali kemudian menjadi salah satu tujuan wisata populer di Asia, didukung oleh kantor pariwisata pemerintah Hindia Belanda (VTV) di Batavia (Jakarta).
Pada saat itu, VTV mempromosikan Bali sebagai “Surga yang Hilang”.
Situasi Bali tidak banyak berubah setelah Indonesia merdeka. Keindahan Bali masih menjadi magnet bagi para turis mancanegara.
Satu-satunya perbedaan, setelah kemerdekaan, orang Indonesia dan orang Bali tidak hanya menjadi objek yang “dijual” kepada turis asing untuk ditonton.
Orang Bali mulai memulai dan memiliki bisnis dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada.
Dinamika politik dan konflik di akar rumput pada masa peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru serta bencana alam tidak menyurutkan antusiasme wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali.
Namun, pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dan menjamurnya industri berbasis pariwisata di pulau ini telah mempengaruhi hubungan dalam masyarakat Bali, budaya, dan juga pelestarian alam.
Beberapa lahan persawahan yang menjadi penopang ketahanan pangan di Bali dan bahkan negara, telah beralih fungsi menjadi hotel, vila, resor mewah, restoran, kafe, dan tempat hiburan.
Akibatnya, berbagai masalah mulai terjadi di pulau ini, mulai dari gentrifikasi, sampah yang melimpah, budaya dan tradisi yang mulai ditinggalkan, masalah air bersih, hingga tindak kriminalitas.
Berbagai masalah tersebut memacu para pelaku bisnis pariwisata Bali untuk mengembalikan keseimbangan Bali.
Untuk itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah mengembalikan pariwisata Bali ke akarnya yang harus selaras dengan kehidupan masyarakat Bali dan filosofi masyarakatnya yaitu Tri Hita Karana.
Tri Hita Karana
Tri Hita Karana menjunjung tinggi keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama manusia (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan).
Sejak tahun 2020, ketika Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali diterbitkan, pemerintah daerah menjadikan Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerthi sebagai acuan dalam menjalankan praktik kepariwisataan.
Peraturan yang ditandatangani oleh Gubernur Bali I Wayan Koster ini menetapkan bahwa praktik pariwisata harus berorientasi pada prinsip-prinsip keberlanjutan.
Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, I Wayan Puspa Negara, menjelaskan bahwa pariwisata di Bali telah mengedepankan keseimbangan alam yang berlandaskan Tri Hita Karana.
“Jika berbicara tentang destinasi di Bali, sebagian besar adalah destinasi alam yang di dalamnya terdapat budaya yang hidup karena budaya Bali bersumber dari pertanian. Oleh karena itu, jika tidak ada pertanian, maka tidak ada budaya Bali,” kata Negara.
Alam memainkan peran penting dalam hal destinasi di Bali, tambahnya.
Oleh karena itu, katanya, praktik pariwisata di Bali tidak dapat dipisahkan dari filosofi Tri Hita Karana, karena itulah yang membuatnya berkelanjutan.
Pelestarian lingkungan dan budaya akan terjadi jika pertanian dan alam tetap terjaga. Oleh karena itu, Negara mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk menyeimbangkan antara pembangunan pertanian dan pembangunan pariwisata.
Ia menegaskan bahwa sistem pertanian yang kuat akan menghasilkan produksi pangan yang melimpah dan menjaga kelestarian ekosistem.
Menurut Negara, sawah yang tersisa di Bali harus dilindungi, karena konversi lahan masih menjadi ancaman utama.
Ia menyoroti perlunya meningkatkan tata kelola tata ruang di Bali.
Nusa Dua sebagai contoh
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) berkomitmen untuk menerapkan filosofi Tri Hita Karana dalam mengelola kawasan Nusa Dua.
General Manager The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita menyatakan bahwa Tri Hita Karana merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan kawasan.
“Kami memiliki master plan yang memiliki tata letak bangunan yang didasarkan pada konsep Bali Tri Hita Karana. Di kawasan Nusa Dua, ada palemahan, pawongan, dan parahyangan,” ungkapnya.
Konsep palemahan diterapkan pada zona penghijauan, dan pawongan pada area hotel, sedangkan konsep parahyangan adalah di mana tempat ibadah di kawasan tersebut tidak akan tersentuh dalam pembangunan, jelas Ardita.
Hotel-hotel yang dibangun di kawasan Nusa Dua harus sesuai dengan master plan dan block plan ITDC.
“Kami memiliki community design, bangunan hotel di sini sangat menerapkan tata letak bangunan Bali, mulai dari aturan ketinggian, dan gaya arsitekturnya juga memadukan arsitektur modern dan arsitektur Bali,” ujar Ardita.
Sembilan pura terletak di daerah Nusa Dua, dan salah satunya berada di Hotel Grand Hyatt, yang dikelola oleh masyarakat setempat. Selama upacara melasti, orang-orang akan berbondong-bondong ke pura di dalam hotel.
Pariwisata dapat berjalan beriringan dengan kehidupan masyarakat Bali yang berakar pada filosofi Tri Hita Karana yang menjaga kelestarian alam dan menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat dan wisatawan serta hubungan dengan Tuhan.
